Surat Terbuka untuk Pemerintah Prabowo Subianto: Jangan Hamburkan Uang Rakyat
Kami Hanya Ingin Hidup Lebih Sejahtera dan Tenang
02 November 2026
Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran pemerintahan,
Dengan hormat,
Izinkan saya, sebagai salah satu bagian dari rakyat Indonesia, menyampaikan kegelisahan tentang keadaan bangsa dan arah pengelolaan negara saat ini.
Saya memahami bahwa memimpin sebuah negara bukan pekerjaan mudah. Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, berbagai kepentingan yang harus dipertimbangkan, serta tantangan global yang semakin kompleks. Tidak ada pemerintahan yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu singkat.
Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, ada satu hal yang seharusnya tidak boleh dilupakan: kehidupan rakyat.
Dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian. Konflik antarnegara, ketegangan geopolitik, krisis ekonomi, dan persoalan keamanan menjadi tantangan yang dampaknya dapat menjalar hingga ke kehidupan masyarakat.
Di tengah keadaan seperti ini, rakyat Indonesia sebenarnya tidak meminta sesuatu yang berlebihan.
Mereka hanya ingin menjalani kehidupan dengan tenang.
Ada orang tua yang setiap hari berjuang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Ada anak muda yang berjuang mendapatkan pekerjaan, membangun karier, dan menggapai mimpi-mimpinya. Ada keluarga yang harus menghitung setiap pengeluaran agar penghasilan mereka cukup sampai akhir bulan.
Kehidupan masyarakat sudah cukup kompleks. Setiap orang memiliki perjuangannya sendiri.
Karena itu, kami berharap negara hadir untuk meringankan beban kehidupan, bukan justru menambah persoalan baru.
APBN Adalah Amanah Rakyat, Bukan Ruang untuk Menghamburkan Anggaran
Bapak Presiden dan seluruh penyelenggara negara,
Mari kita melihat besarnya anggaran yang dikelola pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun.
Artinya, terdapat defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut menunjukkan betapa besar tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Belanja negara bukanlah sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat uang yang bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan berbagai sumber penerimaan lainnya yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kami memahami bahwa defisit anggaran tidak otomatis berarti pemborosan. Pemerintah membutuhkan belanja untuk menjalankan pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program nasional.
Namun, justru karena anggaran yang dikelola begitu besar, setiap keputusan belanja harus benar-benar dipertimbangkan.
Jangan hamburkan APBN untuk kegiatan, fasilitas, proyek, atau program yang manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Jangan menjadikan kemegahan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Jangan pula membiarkan kepentingan pencitraan, kemewahan jabatan, dan ambisi proyek mengalahkan kebutuhan masyarakat.
Setiap rupiah uang negara harus memiliki tujuan yang jelas, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta hasil yang dapat diukur.
Ketika Rakyat Masih Berjuang Memenuhi Kebutuhan Hidup
Bapak Presiden,
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2026 terdapat 22,93 juta penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 8,07 persen dari jumlah penduduk.
Memang, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025. Ini merupakan perkembangan yang patut dicatat.
Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa masih ada jutaan manusia yang harus berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dalam bidang ketenagakerjaan, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 sebesar 4,85 persen. Pada periode yang sama, rata-rata upah buruh tercatat sebesar Rp3,33 juta per bulan.
Angka rata-rata tentu tidak menggambarkan kondisi setiap pekerja. Kebutuhan hidup, tingkat upah, dan biaya kehidupan berbeda-beda di setiap daerah.
Namun, data tersebut mengingatkan kita bahwa persoalan pekerjaan dan penghasilan masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Di balik setiap angka statistik terdapat manusia.
Ada orang tua yang memikirkan biaya pendidikan anaknya. Ada pekerja yang berharap penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada lulusan baru yang masih mencari kesempatan kerja. Ada keluarga yang ingin hidup lebih baik, tetapi harus menghadapi berbagai keterbatasan.
Karena itu, pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan juga dari seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat.
Belajar dari Temuan Pemeriksaan BPK
Kami juga ingin mengingatkan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025, Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan bahwa dari 685 laporan hasil pemeriksaan, terdapat pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dengan nilai Rp24,34 triliun.
Angka tersebut bukan berarti seluruhnya merupakan tindak pidana korupsi. Namun, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara masih membutuhkan perhatian serius.
Bukankah anggaran sebesar itu akan jauh lebih berarti apabila setiap rupiah dapat digunakan secara tepat sasaran dan menghasilkan manfaat maksimal?
Kami berharap pemerintah menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi yang sungguh-sungguh.
Perbaiki tata kelola. Perkuat pengawasan. Tindak lanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan. Jangan biarkan ketidakhematan dan ketidakefisienan menjadi persoalan yang terus berulang.
Uang negara harus dikelola dengan penuh kehati-hatian karena di dalamnya terdapat kepentingan jutaan rakyat.
Jangan Hanya Mengejar Kemegahan, Utamakan Manfaat bagi Rakyat
Kami memahami bahwa pemerintah memiliki berbagai program prioritas.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, kesehatan Rp244 triliun, perlindungan sosial Rp508,2 triliun, serta program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp335 triliun.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan sejumlah bidang penting dalam agenda pembangunan nasional.
Kami tidak bermaksud menolak pembangunan ataupun seluruh program pemerintah.
Program yang dirancang dengan baik, dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata tentu patut didukung.
Namun, besarnya anggaran harus diikuti evaluasi yang terbuka.
Apakah program tersebut benar-benar mencapai masyarakat yang membutuhkan? Apakah kualitas pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan? Apakah manfaatnya sebanding dengan biaya? Apakah ada evaluasi independen terhadap hasilnya?
Kami ingin pemerintah berani menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada publik.
Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan kegiatan besar, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara sepadan oleh masyarakat.
Pembangunan bukan perlombaan mendirikan sesuatu yang megah. Pembangunan adalah upaya memperbaiki kehidupan manusia.
Berikan Keteladanan dan Jangan Lukai Kepercayaan Rakyat
Bapak Presiden dan seluruh pejabat negara,
Kami berharap ada kepekaan sosial yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan.
Ketika rakyat diminta bekerja keras, berhemat, dan memenuhi kewajibannya, para penyelenggara negara juga harus memberikan keteladanan.
Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, jangan mempertontonkan kemewahan jabatan secara berlebihan.
Ketika rakyat berharap mendapatkan keadilan, jangan biarkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi merusak kepercayaan publik.
Ketika pemerintah meminta masyarakat untuk percaya, tunjukkan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Kami memahami bahwa tidak setiap pemberitaan mengenai kekayaan atau fasilitas pejabat menunjukkan pelanggaran hukum. Namun, keteladanan, kesederhanaan, dan kepantasan tetap merupakan bagian penting dari etika penyelenggaraan negara.
Kepercayaan rakyat tidak dibangun hanya melalui pidato dan janji. Kepercayaan tumbuh dari tindakan nyata.
Kami Masih Memiliki Harapan untuk Indonesia
Bapak Presiden, Prabowo Subianto
Kami tidak sedang meminta pemerintah membuat seluruh rakyat hidup dalam kemewahan.
Kami hanya berharap orang tua dapat bekerja dengan lebih tenang, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, generasi muda memiliki kesempatan membangun masa depan, dan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik.
Kami ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Kami ingin uang negara dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kami ingin pembangunan memberikan manfaat yang dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Kami memahami bahwa kemakmuran tidak dapat diwujudkan dalam semalam. Ada proses panjang, keterbatasan anggaran, dan berbagai tantangan yang harus dihadapi.
Namun, jika kemakmuran belum mampu diwujudkan sepenuhnya, setidaknya jangan rusak ketenangan rakyat dengan kebijakan yang tidak bijaksana, pemborosan anggaran, dan perilaku penyelenggara negara yang tidak mencerminkan kepekaan sosial.
Jangan biarkan rakyat terlalu sibuk bertahan hidup, sementara negara kehilangan fokus terhadap kebutuhan mereka.
Kami masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan negeri ini. Kami ingin Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang kuat, bukan hanya dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas kehidupan masyarakatnya.
Kami tidak ingin kehilangan kepercayaan terhadap masa depan bangsa ini.
Namun, harapan membutuhkan bukti. Kepercayaan membutuhkan tindakan. Dan kekuasaan membutuhkan tanggung jawab.
Ingatlah, APBN adalah uang rakyat. Kelolalah dengan bijaksana, gunakanlah untuk kepentingan masyarakat, dan pertanggungjawabkanlah setiap rupiahnya.
Hormat kami,
Seorang warga negara yang masih peduli terhadap masa depan Indonesia.
Tentang Penulis
Mei Judiyanto adalah blogger dan penulis di CatatanPena.com yang menulis tentang pengembangan diri, relasi, keluarga, kreativitas, dan makna hidup. Ia percaya bahwa setiap pengalaman menyimpan pelajaran yang layak untuk dicatat dan dibagikan. Kenali lebih lanjut melalui halaman Tentang Saya.

Post a Comment for "Surat Terbuka untuk Pemerintah Prabowo Subianto: Jangan Hamburkan Uang Rakyat"