Ketika Fakta Terkaburkan oleh Narasi: Belajar dari Kerusuhan Demo Yogyakarta 10 November 2026

Sumber gambar: Kompas.com. Polisi membentuk barikade untuk menghalau massa aksi yang melempari gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026). Foto: Wisang Seto Pangaribowo.

Belajar dari Kerusuhan Demo Yogyakarta 10 November 2026

Ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari peristiwa kerusuhan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Bukan hanya tentang kericuhan yang terjadi di sejumlah titik kota, tetapi juga tentang bagaimana peristiwa tersebut berkembang menjadi berbagai narasi di media sosial.

Di tengah derasnya informasi, masyarakat seolah berlomba-lomba membentuk kesimpulan. Sebagian langsung menyalahkan demonstran, sebagian lainnya mengecam aparat, sementara kelompok lain sibuk menyebarkan potongan video, foto, dan pernyataan yang belum tentu menggambarkan keseluruhan peristiwa.

Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sedang mencari kebenaran, atau justru sedang mencari pembenaran atas apa yang sejak awal ingin kita percayai? 

Demonstrasi, Hak Menyampaikan Aspirasi, dan Batas Tindakan

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan publik.

Hak tersebut harus dihormati.

Namun, menyampaikan aspirasi tidak berarti membenarkan segala bentuk tindakan. Perusakan fasilitas umum, pelemparan benda berbahaya, dan tindakan kekerasan terhadap orang lain tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan dalam sebuah demonstrasi.

Kita juga perlu berhati-hati untuk tidak menggeneralisasi seluruh peserta demonstrasi berdasarkan tindakan sebagian orang.

Dalam peristiwa di Yogyakarta, terdapat pemberitaan bahwa aksi mahasiswa telah berangsur selesai sebelum kericuhan malam hari terjadi. Polisi kemudian menyampaikan adanya kelompok lain yang berkumpul dan terlibat dalam kericuhan.

Informasi ini penting, tetapi tetap perlu diperiksa melalui berbagai sumber. Kita tidak boleh begitu saja menyimpulkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam kericuhan memiliki identitas, afiliasi, ataupun tujuan yang sama.

Demokrasi membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan tersebut.

Ketika Penegakan Hukum Menjadi Pertanyaan

Di sisi lain, menjaga ketertiban bukan berarti aparat memiliki kebebasan untuk menggunakan kekuatan tanpa batas.

Polisi memiliki tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat, melindungi fasilitas umum, serta menangani tindakan yang melanggar hukum. Namun, pelaksanaan tugas tersebut harus tetap memperhatikan prosedur hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Munculnya laporan LBH Yogyakarta mengenai dugaan tindakan represif aparat dan pernyataan keprihatinan dari lingkungan UGM menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan.

Jika terdapat dugaan kekerasan atau tindakan yang melanggar prosedur dalam proses pengamanan, hal tersebut harus diperiksa secara serius dan transparan.

Orang yang diamankan bukan berarti otomatis bersalah. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, akses bantuan hukum, serta proses hukum yang adil.

Kita tidak boleh menggunakan tindakan anarkis sebagian massa untuk membenarkan segala tindakan aparat. Sebaliknya, dugaan pelanggaran aparat juga tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekerasan yang dilakukan sebagian massa.

Keduanya merupakan persoalan berbeda yang harus diperiksa berdasarkan bukti.

Media Sosial: Tempat Informasi atau Ruang Penggiringan Opini?

Ada persoalan lain yang menurut saya tidak kalah mengkhawatirkan, yaitu perkembangan informasi di media sosial.

Dalam situasi seperti ini, sebuah video berdurasi beberapa detik bisa menjadi bahan perdebatan besar. Sebuah foto dapat disebarkan tanpa keterangan waktu dan lokasi yang jelas. Potongan pernyataan bisa dilepaskan dari konteks aslinya, kemudian digunakan untuk membangun narasi tertentu.

Lebih jauh lagi, akun-akun yang tidak jelas kredibilitasnya dapat ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Kita mengenal istilah buzzer, propaganda, dan penggiringan opini. Namun, tidak setiap unggahan yang berbeda dengan pandangan kita otomatis merupakan propaganda. Tuduhan semacam itu pun harus memiliki bukti.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang mengunggah informasi, melainkan apakah informasi tersebut benar, lengkap, dan sesuai konteks.

Sayangnya, media sosial sering kali memberikan ruang lebih besar kepada informasi yang memancing emosi daripada informasi yang membutuhkan penjelasan panjang.

Akibatnya, masyarakat mudah terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling menyerang. Orang tidak lagi berusaha memahami sebuah peristiwa, tetapi sibuk mempertahankan narasi kelompoknya.

Dalam keadaan seperti ini, fakta justru menjadi korban.

Jangan Biarkan Emosi Menggantikan Kebenaran

Saya memahami bahwa masyarakat memiliki alasan untuk marah, kecewa, dan mempertanyakan berbagai hal yang terjadi di negeri ini. Kritik terhadap pemerintah, aparat, maupun kelompok masyarakat lainnya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun, kemarahan seharusnya tidak membuat kita kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih.

Sebelum membagikan sebuah video, kita perlu mengetahui kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Sebelum mempercayai sebuah pernyataan, kita perlu mengetahui siapa yang menyampaikannya dan apakah terdapat sumber lain yang menguatkannya.

Begitu pula ketika membaca sebuah berita, kita perlu membedakan antara fakta, keterangan narasumber, dugaan, dan pendapat penulis.

Tidak ada kewajiban bagi kita untuk langsung memiliki kesimpulan atas setiap peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan.

Terkadang, mengakui bahwa kita belum mengetahui seluruh fakta justru merupakan bentuk kedewasaan dalam berpikir.

Jogja Membutuhkan Ketenangan, Bukan Pertentangan yang Berkepanjangan

Yogyakarta bukan hanya sebuah kota dengan sejarah panjang dan kehidupan pendidikan yang kuat. Kota ini juga menjadi ruang hidup bagi banyak orang dengan latar belakang, pemikiran, dan kepentingan yang berbeda.

Perbedaan pendapat seharusnya tidak membuat masyarakat kehilangan rasa saling menghormati.

Kita tentu menginginkan kota yang aman. Kita ingin mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut. Kita juga ingin masyarakat terlindungi dari tindakan kekerasan dan fasilitas umum tidak menjadi korban kerusuhan.

Pada saat yang sama, kita membutuhkan aparat yang profesional, transparan, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam menjalankan tugasnya.

Semua itu bukan tuntutan yang saling bertentangan. Justru itulah bagian dari kehidupan masyarakat demokratis.

Peristiwa 10 November 2026 seharusnya menjadi pengingat bahwa persoalan keamanan, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan literasi digital tidak bisa dipisahkan begitu saja.

Kita tidak boleh membiarkan kerusuhan berkembang menjadi permusuhan antarkelompok. Kita juga tidak boleh membiarkan informasi yang belum terbukti berubah menjadi kebenaran hanya karena terus-menerus dibagikan.

Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang publik tetap sehat.

Jangan sampai kita begitu sibuk membela narasi masing-masing hingga lupa bahwa yang seharusnya kita perjuangkan adalah kebenaran.

Share :